BENGKULU SELATAN relasipubli.com – Pelaksanaan program rehabilitasi atau refit gedung sekolah yang bersumber dari APBN maupun APBD di Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada penggunaan material rangka baja atau baja ringan yang diduga belum dapat dipastikan keaslian dan kesesuaiannya dengan standar yang dipersyaratkan.
Anton, sebagai masyarakat asal Bengkulu Selatan, meminta agar penggunaan material baja ringan pada sejumlah gedung sekolah yang sedang direhabilitasi diperiksa secara menyeluruh. Ia menilai, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan material yang terpasang benar-benar sesuai dengan spesifikasi teknis, standar mutu, serta ketentuan dalam dokumen perencanaan dan kontrak pekerjaan.
Menurut Anton, material baja ringan yang digunakan untuk program revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026 wajib memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) resmi dan memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta lolos verifikasi jaminan mutu, bukan sekedar menggunakan stempel atau sablonan biasa.
Hal ini dikarenakan ada perbedaan disalah satu sekolah yang juga menerima bantuan pemerintah Program Revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2026 yang menggunakan baja ringan yang dicetak langsung dari pabrik secara permanen disepanjang batang baja ringan, yang mencangkup informasi merek dan kode produksi.
Penggunaan baja ringan yang ditemukan terdapat perbedaan, dari jenis baja ringan yang digunakan hanya ber-stempel atau cap manual. Disebut C 75 – 0 75 dengan merek Taso.
Namun, ia mempertanyakan keaslian penandaan pada bahan material baja ringan tersebut yang diduga hanya menggunakan cap manual atau stempel biasa, bukan penandaan asli dari pabrik sebagaimana yang ia harapkan dari perbedaan tersebut.
“Memang benar terdapat cap C75 dan merek Taso, tetapi kami mempertanyakan keaslian penandaan tersebut. Selain itu, perlu diperiksa apakah material yang digunakan telah memenuhi persyaratan teknis, termasuk ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), apabila dipersyaratkan,” ujar Anton.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh hanya dilihat dari merek atau tulisan yang tertera pada material. Menurutnya, perlu dilakukan pemeriksaan teknis untuk memastikan identitas produk, spesifikasi, dokumen pendukung, serta kesesuaiannya dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi pekerjaan.
Anton juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pemeriksaan secara terperinci terhadap penggunaan rangka baja ringan pada sejumlah bangunan sekolah di Bengkulu Selatan.
Selain itu, ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) menelusuri persoalan ini apabila ditemukan indikasi dugaan penyimpangan dalam pengadaan maupun pemasangan material.
“Kami meminta pihak terkait turun langsung ke lapangan untuk memeriksa material yang digunakan. Jika memang ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi teknis atau dugaan penyimpangan, hendaknya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Anton.
Ia berharap pengawasan terhadap program rehabilitasi sekolah dapat dilakukan secara transparan dan profesional. Sebab, kualitas material bangunan merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keamanan, kekuatan, dan ketahanan gedung sekolah yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Hingga terdapat hasil pemeriksaan teknis dari pihak berwenang, dugaan mengenai keaslian material maupun pemenuhan standar yang dipersyaratkan masih perlu dibuktikan. Pemeriksaan dokumen pengadaan, sertifikasi produk, serta pengujian material oleh pihak yang kompeten diharapkan dapat memberikan kejelasan atas persoalan tersebut.(Hamdani)
