Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media dari seorang narasumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, terdapat dugaan ketidaksesuaian antara pekerjaan di lapangan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), khususnya pada bagian fondasi, tulangan besi tiang, dan konstruksi sloof.

Narasumber tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan informasi yang diperolehnya, fondasi cakar ayam yang seharusnya digunakan pada tiang bangunan diduga hanya terdapat pada empat tiang di bagian penjuru bangunan. Sementara itu, kesesuaian jumlah dan spesifikasi fondasi tersebut dengan RAB masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan teknis.

Selain itu, muncul dugaan bahwa besi tulangan yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam RAB. Besi ulir berdiameter 13 milimeter disebut sebagai spesifikasi yang semestinya digunakan, sedangkan pelaksanaannya diduga menggunakan besi berdiameter 12 milimeter.

Persoalan lainnya menyangkut bentuk tulangan sloof yang menurut keterangan narasumber diduga tidak sesuai dengan gambar atau spesifikasi teknis yang seharusnya. Jarak pemasangan cincin atau sengkang pada tulangan tiang juga dipertanyakan karena diduga tidak sesuai dengan ketentuan teknis pekerjaan.

Meski demikian, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan dokumen RAB, gambar teknis, pengukuran langsung di lapangan, serta pengujian oleh tenaga ahli yang berkompeten. Dengan demikian, belum dapat disimpulkan bahwa pekerjaan tersebut telah melanggar standar konstruksi maupun ketentuan penggunaan anggaran negara.

Saat dikonfirmasi awak media, pihak rekanan atau pelaksana yang disebut berinisial P menyatakan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan spesifikasi. P juga menyampaikan bahwa pihaknya siap bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut.

“Sudah sesuai dengan spesifikasi. Kalau awak media ingin memberitakan, silakan. Apa pun risikonya, saya siap bertanggung jawab,” ujar P sebagaimana disampaikan dalam konfirmasi kepada awak media pada sabtu 24/10/2026. Lewat akun whatsapp.

Di sisi lain, masyarakat Desa Batu Kuning berharap pembangunan gedung KDMP tersebut benar-benar mengutamakan mutu dan keselamatan. Pasalnya, gedung itu nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sehingga kualitas konstruksi menjadi hal yang sangat penting.

Masyarakat meminta dinas atau instansi teknis terkait, pengawas pembangunan, serta pihak berwenang lainnya agar melakukan pemeriksaan secara cermat dan objektif, terutama terhadap kesesuaian pekerjaan dengan RAB, spesifikasi material, serta gambar perencanaan.

Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa bangunan memenuhi persyaratan teknis dan memiliki ketahanan yang memadai sesuai peruntukannya.

Hingga seluruh dokumen dan kondisi fisik bangunan diperiksa oleh pihak yang berkompeten, dugaan ketidaksesuaian dalam pembangunan gedung KDMP Desa Batu Kuning ini masih memerlukan pembuktian yang lebih akurat itu harapan masyarakat agar tidak terjadi hal – hal yang tidak di inginkan.(Hamdani)

Artikel Diduga Kualitas Pembangunan Gedung KDMP Desa Batu Kuning Dipertanyakan, Masyarakat Minta Pemeriksaan Menyeluruh. pertama kali tampil pada Relasipublik.com | Mengutamakan Kepentingan Publik.

Rakornas tahun ini mengusung tema percepatan akses keuangan daerah. Kegiatan tersebut bertujuan menyelaraskan program dan kebijakan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sekaligus membahas strategi serta arah kebijakan TPAKD untuk tahun 2027 mendatang.

Kegiatan ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri, kementerian koordinator, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Rakornas tersebut turut dihadiri Presiden Republik Indonesia, para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia.

Kehadiran Bupati Bengkulu Selatan dalam kegiatan nasional ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengikuti koordinasi dan penguatan program percepatan akses keuangan, sehingga masyarakat dan pelaku usaha di daerah diharapkan dapat memperoleh akses terhadap layanan keuangan yang lebih luas.

Melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, program TPAKD diharapkan mampu mendorong peningkatan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

“Bupati Bengkulu Selatan H, Rifa’i tajudin menyampaikan rasa syukur yang sedalam – dalamnya dan sangat apresiasi atas penghargaan yang diraih kabupaten Bengkulu Selatan, untuk percepatan akses keuangan terbaik tingkat kabupaten se wilayah Sumatera terang Bupati saat menerima penghargaan.

Dengan demikian, strategi TPAKD tahun 2027 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam memperkuat akses layanan keuangan yang inklusif dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Hamdani)

Artikel Bupati Bengkulu Selatan Hadiri Rakornas TPAKD 2026 di Jakarta, Terima Penghargaan Percepat Akses Keuangan Se wilayah Sumatra. pertama kali tampil pada Relasipublik.com | Mengutamakan Kepentingan Publik.

Saat dikonfirmasi media ini pada Kamis (22/10/2026), Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Yevri Sudianto, menyampaikan bahwa apabila informasi tersebut benar, pemerintah daerah akan memanggil pihak perusahaan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk meminta penjelasan.

“Kalau informasi ini memang benar, nanti kita akan memanggil pihak PT bersama Dinas Lingkungan Hidup dan DPMPTSP untuk meminta kejelasan,” ujar Yevri Sudianto.

Sementara itu, upaya konfirmasi juga dilakukan media ini kepada pihak DPMPTSP. Namun, sangat disayangkan, seluruh bidang yang diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut sedang berada di luar kota, sehingga keterangan lebih lanjut belum berhasil diperoleh.

Media ini kemudian mengonfirmasi Kepala Desa KLH, Irwin Muksin. Ia menjelaskan bahwa persoalan perizinan tersebut merupakan kewenangan DPMPTSP.

“Perizinan tersebut merupakan kewenangan DPMPTSP. Kalau izin tersebut memang sudah habis masa berlakunya, mengapa DPMPTSP tidak memberi tahu Dinas Lingkungan Hidup?” jelas Irwin Muksin.

Persoalan ini menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan dan koordinasi antarinstansi pemerintah daerah. Apabila benar masa berlaku izin yang dipersyaratkan telah berakhir, perlu ada penjelasan mengenai langkah pengawasan, pemberitahuan, serta tindak lanjut yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Media ini mempertanyakan, apakah masa berlaku perizinan pembuangan limbah PT SBS memang telah berakhir, dan jika benar, langkah apa yang sudah dilakukan oleh instansi terkait? Apakah sudah ada pemeriksaan, teguran, atau tindakan administratif terhadap perusahaan tersebut?

Untuk memastikan persoalan ini secara objektif, Dinas Lingkungan Hidup dan DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai status perizinan, hasil pengawasan, serta tindak lanjut yang telah dilakukan.

Pihak PT SBS juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi terkait dugaan persoalan perizinan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, status masa berlaku perizinan dan tindak lanjut dari instansi terkait masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Media ini akan terus berupaya melakukan konfirmasi kepada seluruh pihak terkait demi menyajikan informasi yang berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.(Hamdani)

Artikel Diduga Perizinan Pembuangan Limbah PT SBS Bengkulu Selatan Bermasalah, Pemda Diminta Beri Kejelasan pertama kali tampil pada Relasipublik.com | Mengutamakan Kepentingan Publik.

Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai legalitas asal-usul material kayu yang digunakan dalam pembangunan atau rehabilitasi bangunan melalui program pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penggunaan material kayu dalam proyek pemerintah pada prinsipnya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk legalitas sumber kayu dan dokumen yang membuktikan asal-usulnya. Apabila kayu tersebut benar berasal dari kawasan hutan lindung dan diambil tanpa izin atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari instansi berwenang.

Media ini telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak kepala sekolah maupun tim panitia terkait penggunaan material tersebut. Namun, persoalan mengenai asal-usul kayu dan kelengkapan dokumen legalitasnya masih perlu diperjelas agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum (APH), bersama instansi terkait di bidang kehutanan, diharapkan dapat menelusuri informasi tersebut secara objektif. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan dari mana kayu tenam itu diperoleh, apakah memiliki dokumen legalitas yang sah, serta apakah penggunaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pihak pelaksana kegiatan dan pengelola program diharapkan dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai sumber material yang digunakan. Transparansi tersebut penting karena kegiatan yang menggunakan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi administrasi, kualitas pekerjaan, maupun kepatuhan terhadap hukum.

Hingga terdapat hasil pemeriksaan atau keterangan resmi dari pihak berwenang, dugaan mengenai asal-usul kayu tersebut perlu ditempatkan sebagai informasi yang masih harus diverifikasi. Semua pihak yang terkait juga berhak memberikan klarifikasi agar persoalan ini dapat diketahui secara terang berdasarkan fakta dan bukti yang sah.

Media ini akan terus berupaya meminta klarifikasi dari pihak terkait demi memperoleh informasi yang berimbang dan mendorong transparansi dalam pelaksanaan program pemerintah.(Hamdani)

Artikel Program Refit TKN 5 Bengkulu Selatan Disorot, Penggunaan Kayu Tenam Diduga dari Hutan Lindung Perlu Ditelusuri pertama kali tampil pada Relasipublik.com | Mengutamakan Kepentingan Publik.

Salah satu pelayanan yang menjadi perhatian masyarakat adalah layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta pengurusan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta pencatatan sipil.

Melalui kegiatan ini, masyarakat mendapatkan kesempatan untuk mengurus dokumen kependudukan, termasuk bagi warga yang kehilangan dokumen atau membutuhkan pelayanan administrasi lainnya.

Bupati Bengkulu Selatan, H. Rifai Tajuddin, mengimbau masyarakat agar memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengurus dokumen kependudukan yang diperlukan.

Dalam keterangannya pada Senin (19/10/2026), di Lapangan Sekundang, Bupati menyampaikan bahwa masyarakat yang ingin membuat KTP, mengurus Kartu Keluarga, maupun akta dapat memanfaatkan pelayanan yang tersedia dalam kegiatan Merah Putih tersebut.

Kegiatan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi sekaligus memberikan manfaat melalui pasar murah yang diselenggarakan selama acara berlangsung.

Dengan adanya berbagai layanan tersebut, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kegiatan Merah Putih secara optimal, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun mengurus kelengkapan administrasi kependudukan.(Hamdani)

.

Artikel Pemkab Bengkulu Selatan Gelar Acara Merah Putih Selama 10 Hari, Hadirkan Pasar Murah dan Pelayanan IKD pertama kali tampil pada Relasipublik.com | Mengutamakan Kepentingan Publik.

Menurut keterangan sejumlah warga, kondisi tersebut menimbulkan keresahan bagi para pengguna jalan. Antrean kendaraan yang memanjang hingga ke badan jalan dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pengendara yang melintas di sekitar lokasi SPBU.

Warga menduga, kondisi antrean tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pihak pengelola SPBU, khususnya terkait penerapan standar operasional prosedur (SOP), pengaturan antrean, serta kepatuhan terhadap ketentuan operasional dan perizinan yang berlaku.

“Kalau operasional SPBU berjalan sesuai aturan dan antrean dikelola dengan baik, seharusnya kendaraan tidak sampai memenuhi badan jalan hingga menghambat lalu lintas,” ungkap salah seorang warga.

Warga juga mempertanyakan respons pemerintah daerah dan aparat terkait yang dinilai belum terlihat secara optimal dalam menindaklanjuti persoalan tersebut. Mereka berharap ada langkah konkret untuk memastikan kegiatan operasional SPBU tidak mengganggu ketertiban umum maupun keselamatan pengguna jalan.

Atas kondisi itu, masyarakat meminta pihak Pertamina pusat maupun pihak terkait untuk turun langsung melakukan evaluasi terhadap operasional ketiga SPBU tersebut. Pemeriksaan diharapkan mencakup penerapan SOP, pengaturan antrean kendaraan, serta kesesuaian kegiatan operasional dengan ketentuan dan perizinan yang berlaku.

Warga juga berharap pihak berwenang memberikan teguran atau menjatuhkan tindakan sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan.

“Jangan sampai masyarakat terus dirugikan akibat antrean kendaraan yang menghambat jalan. Kami berharap pihak Pertamina dan instansi terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan,” harap warga.

dan sudah beberapa kali media ini ingin konfermasi dengan salah satu minejer SPBU yang ada di bengkulu selatan, akan tetapi sangat sulit sekali untuk di temui. hal ini sudah sepanjang tahun terjadi antrean tidak beraturan bahkan beberapa bulan yang lalu terjadi kecelakaan, sehingga salah satu warga di bengkulu selatan ini meninggal dunia akibat menabrak mobil yang sedang antrean terang Warga.

“Jadi warga menduga dengan pengelola SPU yang ada di Bengkulu Selatan Ini Seperti Kebal Hukum karena baik pemerintah ataupun dari APH yang ada di Bengkulu Selatan tidak Berani melakukan tindakan, agar SPBU ini beroprasi sesuai dengan prarturan ungkap warga.

Hingga berita ini disusun, dugaan ketidaksesuaian operasional tersebut masihkah memerlukan verifikasi lebih lanjut. Konfirmasi kepada pengelola ketiga SPBU, pihak Pertamina, pemerintah daerah, serta instansi yang berwenang diperlukan agar persoalan ini dapat diketahui secara objektif dan berimbang.

Masyarakat berharap adanya pengawasan yang konsisten sehingga pelayanan BBM dapat berjalan sesuai ketentuan, tanpa mengabaikan kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna jalan di Kabupaten Bengkulu Selatan.(Hamdani)

Artikel Tiga SPBU Di Bengkulu Selatan Menjadi Sorotan Warga, Diduga Oprasional Tidak Sesuai Dengan.(SOP) Antrean Memenuhi Badan Jalan. pertama kali tampil pada Relasipublik.com | Mengutamakan Kepentingan Publik.

Program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan kementerian terkait serta petunjuk teknis yang telah diberikan. Progres pekerjaan pun dilaporkan terus berjalan sesuai tahapan pelaksanaan.

Saat dikonfirmasi awak media, Kepala SDN 32 Kuripan, jum’at 16/10/2027 Batas, menjelaskan bahwa pihaknya berupaya melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan dan petunjuk yang berlaku.

Menurut Batas, pelaksanaan pekerjaan tidak terlepas dari arahan kementerian serta pendampingan dan petunjuk dari konsultan yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

“Dalam mengerjakan kegiatan ini, kami mengikuti petunjuk, baik dari peraturan kementerian maupun arahan dari konsultan. Yang jelas, kami tidak berani melenceng dari aturan,” ujar Batas selaku Kepala SDN 32 Kuripan.

Ia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap mekanisme dan ketentuan yang berlaku menjadi perhatian pihak sekolah dalam pelaksanaan program tersebut.

Dengan adanya pelaksanaan program refit ini, diharapkan sarana dan prasarana pendidikan di SDN 32 Kuripan dapat semakin baik sehingga mampu menunjang kegiatan belajar mengajar serta memberikan kenyamanan bagi para siswa dan tenaga pendidik.

Meski demikian, kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan teknis dan anggaran tetap menjadi hal penting untuk memastikan program berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.(Hamdani)

Artikel Program Refit SDN 32 Kuripan Berjalan Sesuai Mekanisme dan Petunjuk Kementerian pertama kali tampil pada Relasipublik.com | Mengutamakan Kepentingan Publik.

Anton, sebagai masyarakat asal Bengkulu Selatan, meminta agar penggunaan material baja ringan pada sejumlah gedung sekolah yang sedang direhabilitasi diperiksa secara menyeluruh. Ia menilai, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan material yang terpasang benar-benar sesuai dengan spesifikasi teknis, standar mutu, serta ketentuan dalam dokumen perencanaan dan kontrak pekerjaan.

Menurut Anton, material baja ringan yang digunakan untuk program revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026 wajib memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) resmi dan memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta lolos verifikasi jaminan mutu, bukan sekedar menggunakan stempel atau sablonan biasa.

Hal ini dikarenakan ada perbedaan disalah satu sekolah yang juga menerima bantuan pemerintah Program Revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2026 yang menggunakan baja ringan yang dicetak langsung dari pabrik secara permanen disepanjang batang baja ringan, yang mencangkup informasi merek dan kode produksi.

Penggunaan baja ringan yang ditemukan terdapat perbedaan, dari jenis baja ringan yang digunakan hanya ber-stempel atau cap manual. Disebut C 75 – 0 75 dengan merek Taso.

Namun, ia mempertanyakan keaslian penandaan pada bahan material baja ringan tersebut yang diduga hanya menggunakan cap manual atau stempel biasa, bukan penandaan asli dari pabrik sebagaimana yang ia harapkan dari perbedaan tersebut.

“Memang benar terdapat cap C75 dan merek Taso, tetapi kami mempertanyakan keaslian penandaan tersebut. Selain itu, perlu diperiksa apakah material yang digunakan telah memenuhi persyaratan teknis, termasuk ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), apabila dipersyaratkan,” ujar Anton.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh hanya dilihat dari merek atau tulisan yang tertera pada material. Menurutnya, perlu dilakukan pemeriksaan teknis untuk memastikan identitas produk, spesifikasi, dokumen pendukung, serta kesesuaiannya dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi pekerjaan.

Anton juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pemeriksaan secara terperinci terhadap penggunaan rangka baja ringan pada sejumlah bangunan sekolah di Bengkulu Selatan.

Selain itu, ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) menelusuri persoalan ini apabila ditemukan indikasi dugaan penyimpangan dalam pengadaan maupun pemasangan material.

“Kami meminta pihak terkait turun langsung ke lapangan untuk memeriksa material yang digunakan. Jika memang ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi teknis atau dugaan penyimpangan, hendaknya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Anton.

Ia berharap pengawasan terhadap program rehabilitasi sekolah dapat dilakukan secara transparan dan profesional. Sebab, kualitas material bangunan merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keamanan, kekuatan, dan ketahanan gedung sekolah yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Hingga terdapat hasil pemeriksaan teknis dari pihak berwenang, dugaan mengenai keaslian material maupun pemenuhan standar yang dipersyaratkan masih perlu dibuktikan. Pemeriksaan dokumen pengadaan, sertifikasi produk, serta pengujian material oleh pihak yang kompeten diharapkan dapat memberikan kejelasan atas persoalan tersebut.(Hamdani)

Artikel Diduga Penggunaan Bahan Material Baja Ringan Dalam Program Revitalisasi Sejumlah Sekolah Bengkulu Selatan Dipertanyakan pertama kali tampil pada Relasipublik.com | Mengutamakan Kepentingan Publik.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kegiatan HUT SMPN 2 Bengkulu Selatan tersebut diisi dengan sejumlah cabang perlombaan, di antaranya olahraga futsal dan perlombaan seni. Namun, pelaksanaan kegiatan ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar pelaksanaan, sumber pendanaan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Saat dikonfirmasi awak media, Kepala SMPN 2 Bengkulu Selatan, Nur Ainun, membenarkan bahwa kegiatan HUT sekolah tetap dilaksanakan. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mencari dan mengembangkan talenta siswa yang memiliki potensi serta prestasi.

Terkait pendaptaran, uang kepada peserta tim, informasi yang disampaikan menyebutkan bahwa setiap tim mendaptar berkisar Rp 50 ribu hingga Rp150 ribu. Meski demikian, sumber anggaran, mekanisme penggunaan dana, serta rincian pertanggungjawaban kegiatan tersebut masih perlu diperjelas.

Ketika dimintai keterangan lebih lanjut mengenai anggaran kegiatan, Nur Ainun disebut belum memberikan penjelasan terperinci. Ia kemudian menghubungi suaminya yang diketahui bertugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Bengkulu Selatan.

Kedatangan suami Nur Ainun, yang disebut bergelar M.Pd., turut memunculkan perdebatan dengan salah seorang awak media, Anton. Perdebatan tersebut dikabarkan berkaitan dengan persoalan material yang diduga ilegal di program refit. Namun, dugaan mengenai material tersebut memerlukan verifikasi tersendiri agar tidak mencampuradukkan persoalan dengan pelaksanaan HUT sekolah.

Dalam keterangannya, Nur Ainun menyampaikan bahwa kegiatan HUT tersebut merupakan kehendak alumni. Ia juga menyebut nama Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Selatan, Susmanto, yang menurut keterangannya menyetujui pelaksanaan kegiatan tersebut.

Meski demikian, pernyataan mengenai persetujuan Sekda tersebut masih perlu dikonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan untuk memastikan bentuk dan ruang lingkup persetujuan yang dimaksud.

Selain persoalan kegiatan HUT, harga seragam sekolah SMPN 2 Bengkulu Selatan yang disebut mencapai Rp1,7 juta turut menjadi perhatian. Menurut keterangan Nur Ainun dan Wakil Kepala Sekolah, Dedi, harga tersebut disebut mengacu pada ketentuan harga eceran tertinggi (HET) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Keterangan mengenai HET tersebut juga perlu ditelusuri lebih lanjut melalui dokumen resmi, termasuk rincian jenis dan jumlah seragam yang termasuk dalam paket, dasar penetapan harga, serta ketentuan mengenai kewajiban pembelian bagi peserta didik.

Sejumlah persoalan tersebut perlu mendapat penjelasan terbuka dari pihak sekolah maupun instansi terkait. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan memberikan klarifikasi mengenai harga Het yang dikatakan bahwa raga pakaian seragam ada ketentuan dari dinas Dikbud.

Di sisi lain, transparansi mengenai sumber dana kegiatan, pemberian uang kepada peserta lomba, dan penetapan harga seragam penting dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, khususnya para orang tua siswa.

Hingga berita ini disusun, kebenaran dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Perbup, rincian anggaran HUT, serta dasar penetapan harga seragam masih memerlukan verifikasi melalui dokumen dan keterangan resmi dari pihak-pihak terkait.(Hamdani)

Artikel Diduga, SMPN ll Bengkulu Selatan Gelar HUT ke-49, Anggaran Ada pungutan, Dan Harga Seragam Jadi Sorotan. pertama kali tampil pada Relasipublik.com | Mengutamakan Kepentingan Publik.

acara digelar di lapangan SMPN 14 Air Sulau berjalan lancar dengan memasang tenda agar siswa dan siwi dan yang ikut dalam cara tersebut tidak kepanasan, sampai dengan selesai,

Acara tersebut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan, Didi Ruslan, Kepala SMPN 14 Suharsa, S.Pd., M.Pd., Kepala Puskesmas Air Sulau, Desmiati, beserta jajaran stafnya.

Saat dikonfirmasi awak media, Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Bengkulu Selatakebutuhan pada hari selasa (14/10/2026) menjelaskan bahwa kegiatan kampanye makanan bergizi tersebut merupakan salah satu program dari Kementerian Kesehatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi bagi anak.

Menurutnya, edukasi mengenai makanan bergizi sangat penting agar anak-anak dapat memahami jenis makanan yang baik bagi tubuh serta mengetahui pentingnya menjaga pola makan sehat sejak dini.

Selain memberikan pemahaman kepada para siswa, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi edukasi bagi orang tua agar lebih memperhatikan asupan makanan anak di rumah. Dengan menyediakan makanan yang sehat dan bergizi seimbang, kebutuhan nutrisi anak dapat terpenuhi sehingga pertumbuhan dan perkembangan mereka berjalan dengan baik.

Melalui kegiatan kampanye ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan berharap kesadaran masyarakat mengenai pentingnya makanan bergizi semakin meningkat, sehingga dapat terwujudnya generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas di masa mendatang.(Hamdani)

Artikel Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan Gelar Kampanye Makanan Bergizi di SMPN 14 Air Sulau pertama kali tampil pada Relasipublik.com | Mengutamakan Kepentingan Publik.