BENGKULU SELATAN Relasipublik.com – Penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD di sejumlah instansi pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi sorotan. Pasalnya, masih terdapat dugaan pelaksanaan sejumlah kegiatan pembangunan yang belum sepenuhnya mengacu pada regulasi, standar teknis, serta kelengkapan administrasi sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Anton, seorang pengamat sekaligus penggiat yang merupakan putra asli Bengkulu Selatan. Menurutnya, persoalan dalam pengelolaan anggaran bukan semata-mata terletak pada regulasi atau sistem yang telah ditetapkan pemerintah, melainkan juga perlu dilihat dari sisi pelaksana kegiatan dan pejabat yang memiliki kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran.
Anton menilai, masih banyak hal yang perlu menjadi perhatian, khususnya pada kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana APBN, termasuk dana revitalisasi di bidang pendidikan yang bersumber langsung dari kementerian. Begitu juga kegiatan yang menggunakan dana APBD dan dikelola masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) maupun instansi lainnya.
Menurut Anton, pelaksanaan kegiatan harus benar-benar mengacu pada regulasi, baik dari segi kelengkapan administrasi, dokumen perencanaan, maupun kualitas hasil pekerjaan fisik di lapangan. Seluruh tahapan tersebut harus sesuai dengan standar dan ketentuan penggunaan anggaran negara.
Selain itu, ia juga menyoroti kapasitas konsultan perencana maupun konsultan pengawas. Menurutnya, tenaga profesional yang terlibat dalam suatu kegiatan pembangunan harus memiliki pengetahuan dan pemahaman teknis yang memadai agar pekerjaan dapat terlaksana sesuai perencanaan dan spesifikasi yang telah ditentukan.
Ia juga berharap para konsultan maupun pihak terkait tidak terkesan menghindari pertanyaan ketika awak media melakukan konfirmasi mengenai pelaksanaan kegiatan. Sebab, menurutnya, kehadiran media bukan semata-mata untuk mencari kesalahan atau membangun pemberitaan negatif, melainkan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Jangan sampai anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru tidak terlaksana secara maksimal. Semua pihak yang terlibat harus memahami tanggung jawabnya, baik dari sisi administrasi maupun hasil pekerjaan fisik,” ujar Anton.
Lebih lanjut, Anton meminta kepada seluruh stakeholder, khususnya pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pemeriksaan atau audit, agar menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia berharap setiap penggunaan anggaran APBN maupun APBD di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat diawasi secara maksimal sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak instansi terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan dan klarifikasi agar informasi mengenai pengelolaan anggaran tersebut menjadi terang dan berimbang.(HD)
