BENGKULU SELATAN Hamdani – Keberadaan SPBU mini yang terletak di kawasan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, menjadi sorotan. Pasalnya, berdasarkan informasi dari sejumlah warga yang sehari-hari beraktivitas di kawasan tempat pelelangan ikan (TPI) Pasar Bawah, SPBU mini tersebut diduga kerap melayani pembelian bahan bakar minyak (BBM) menggunakan jerigen.
Menurut informasi yang dihimpun, BBM tersebut diduga menggunakan perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk kebutuhan bahan bakar nelayan. Namun, muncul dugaan bahwa perizinan tersebut justru dimanfaatkan oleh pihak pengecer dengan mengatasnamakan kebutuhan nelayan.
Untuk memperoleh kejelasan dan memastikan kebenaran informasi tersebut, awak media beberapa hari lalu mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak SPBU mini. Dalam kesempatan itu, Oktaolifia selaku admin SPBU mini membantah keras dugaan tersebut dan menyatakan bahwa informasi itu tidak benar.
Namun, dalam proses konfirmasi, Oktaolifia sempat menghubungi seseorang yang diduga merupakan oknum anggota kepolisian. Percakapan melalui telepon tersebut sempat terdengar oleh awak media. Dalam percakapan itu, terdengar ucapan yang kurang lebih menyebutkan, “Kamu kan sekadar pelayanan, kenapa harus bingung?” Setelah itu, percakapan telepon tersebut terputus.
Di sisi lain, hal yang menjadi perhatian adalah informasi mengenai dugaan penggunaan BBM jenis Pertalite bersubsidi yang disebut-sebut mencapai sekitar delapan ton dalam kurun waktu dua hari. Angka tersebut perlu dipastikan kembali melalui data penyaluran resmi dan pengawasan dari instansi terkait.
Jika informasi tersebut benar, tentu perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut, terutama mengenai peruntukan BBM bersubsidi, dokumen perizinan, serta pihak-pihak yang berhak menerima penyaluran BBM untuk kebutuhan nelayan.
Oleh karena itu, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan tidak sembarangan dalam menerbitkan rekomendasi atau perizinan penggunaan BBM bersubsidi. Verifikasi terhadap penerima dan penggunaan BBM harus dilakukan secara cermat agar tidak terjadi penyalahgunaan izin dengan mengatasnamakan kebutuhan nelayan.
Selain itu, pihak Pertamina, aparat penegak hukum, serta instansi terkait diharapkan dapat melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap aktivitas penyaluran BBM di SPBU mini tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Hak jawab dan klarifikasi dari pengelola SPBU mini maupun instansi berwenang tetap terbuka demi menjaga keberimbangan informasi.(HD)
