BENGKULU SELATAN Relasipublik.com Ratusan warga Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna,kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, menggelar aksi damai di Kantor Bupati Bengkulu Selatan. Selasa, 14/10/2025.
Menuntut kejelasan warga yang sudah lama bertempat di desa pagar dewa yang dulunya disebut desa belimbing, status tanah yang mereka sebut sebagai tanah warisan nenek moyang yang kini diklaim sebagai milik TNI AURI (Lapter 2).
Aksi tersebut dipimpin oleh Kepala Desa Pagar Dewa, Rusman Mahidi, dan diikuti oleh sejumlah tokoh masyarakat serta warga yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut.
Salah satu warga, Is”, menyampaikan bahwa lahan tersebut merupakan milik leluhur mereka sebelum diambil alih oleh pihak AURI.
“Tanah itu tanah nenek moyang kami. Kami hanya ingin ada kejelasan dan perlindungan hukum agar kami bisa menempati tanah tersebut dengan aman,” ujar Is” di sela aksi.
Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan beberapa tuntutan utama, di antaranya:
Papan merek bertuliskan ‘Tanah Milik TNI AURI’ yang terpasang di kawasan Desa Pagar Dewa agar segera dilepaskan.
Tidak ada lagi intimidasi terhadap warga dari pihak mana pun.
Pemerintah daerah memberikan kejelasan status tanah dengan penerbitan sertifikat resmi bagi masyarakat yang menempati lahan tersebut.
Aksi berjalan damai dan mendapat sambutan baik dari Bupati Bengkulu Selatan, H. Rifai Tajudin, yang hadir langsung bersama Wakil Bupati, Ketua DPRD Bengkulu Selatan, sejumlah anggota DPRD, dan Kapolres Bengkulu Selatan.
Menanggapi aspirasi warga, Bupati Rifai Tajudin menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan tersebut dengan melakukan hearing (dengar pendapat) bersama pihak terkait di Ruang Rapat Bupati. Dalam kesempatan itu, perwakilan warga juga menyerahkan surat resmi tuntutan kepada Bupati Bengkulu Selatan.
“Kami menerima aspirasi masyarakat Pagar Dewa dengan baik. Pemerintah daerah akan memfasilitasi dialog dan berkoordinasi dengan pihak TNI AU untuk mencari solusi terbaik,” ujar Bupati Rifai Tajudin.
Aksi damai tersebut berlangsung tertib hingga selesai, dan warga berharap pemerintah dapat segera memberikan kepastian hukum agar mereka dapat menempati tanah secara sah dan aman.(HD)
