Bengkulu Relasipublik.Com Gubernur Bengkulu Helmi Hasan duduk lesehan bersama massa aksi Hari Tani Nasional di Teras Kantor Gubernur, Rabu (24/9/2025). Didampingi tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), ia mendengarkan aspirasi petani, mahasiswa, dan organisasi lingkungan terkait penyelesaian konflik agraria.
“Petani meminta dibentuk tim bersama untuk menuntaskan konflik pertanian. Semua pihak sudah sepakat dan menandatangani,” kata Helmi.
Ia memastikan rapat GTRA yang melibatkan petani, organisasi lingkungan, mahasiswa, dan aparat penegak hukum akan digelar terbuka dan dapat disiarkan langsung di media sosial.
“Rakyat tidak boleh kehilangan haknya. Petani tidak boleh berhenti bertani karena lahannya hilang. Setelah ini ada waktu 14 hari untuk menyelesaikan persoalan,” tegasnya. Helmi juga berjanji menindaklanjuti dugaan perusahaan nakal dengan melibatkan APH.
Perwakilan petani, Puji Hendry Julita Sari, mendesak pembentukan tim “Reforma Agraria Sejati Adil Gender” dan menyebut konflik di Pino Raya serta Bengkulu Utara belum tuntas. Ia menuntut penghentian perampasan tanah, kriminalisasi, dan intimidasi terhadap petani, nelayan, serta masyarakat adat.
Massa juga meminta moratorium izin perusahaan perusak lingkungan, penindakan perusahaan ilegal, dan pengelolaan tanah untuk kemakmuran rakyat.
“Sudah cukup tanah kita dipinjamkan untuk perusahaan. Saatnya diberikan kepada petani,” ujar Puji dari Ruang Puan Bengkulu.
Aksi ditutup dengan penyerahan hasil bumi—pisang, lengkuas, daun serai, dan ubi kayu—kepada Gubernur Helmi sebagai simbol bahwa tanah dan pertanian adalah sumber kehidupan rakyat. (Media Center Pemprov Bengkulu/DAW).
