Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
bengkulu

Diduga Penerimaan Siswa Dan Siswi, Murid  Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jadi Ajang Bisnis, Sekolah…

16
×

Diduga Penerimaan Siswa Dan Siswi, Murid  Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jadi Ajang Bisnis, Sekolah…

Sebarkan artikel ini

BENGKULU SELATAN Relasipublik.com – Dugaan adanya pembebanan biaya pakaian seragam dan atribut terhadap wali murid dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi sorotan. Pasalnya, wali murid disebut-sebut harus mengeluarkan biaya mencapai Rp2.350.000 untuk pengadaan pakaian seragam dan atribut siswa.

Persoalan ini menimbulkan tanda tanya di kalangan wali murid. Mereka mempertanyakan dasar penetapan biaya tersebut, terlebih apabila pengadaan seragam dan atribut terkesan menjadi beban yang harus dipenuhi oleh setiap orang tua siswa.

Di sisi lain, pihak sekolah disebut selalu beralasan bahwa urusan pengadaan pakaian seragam merupakan kewenangan komite sekolah dan pihak sekolah mengaku tidak ikut campur dalam persoalan tersebut.

Namun, sejumlah wali murid menilai alasan itu perlu diklarifikasi. Sebab, dalam pelaksanaan rapat dengan wali murid, pihak sekolah disebut turut mengundang dan memfasilitasi pertemuan terkait pengadaan seragam tersebut.

Berdasarkan keterangan salah seorang penjahit, harga pakaian seragam yang dipesan disebut hanya sekitar Rp1.500.000. Sementara itu, wali murid dibebankan pembayaran sebesar Rp2.350.000. Selisih tersebut mencapai Rp850.000 per siswa dan perlu dijelaskan secara transparan, termasuk rincian biaya serta pihak yang menerima pembayaran.

Apabila benar jumlah siswa baru mencapai 250 orang, maka total pembayaran dari wali murid diperkirakan mencapai Rp587.500.000. Angka tersebut tentu perlu mendapat penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan adanya keuntungan atau pungutan yang tidak sesuai ketentuan.

Wali murid berharap pihak sekolah maupun komite dapat memberikan penjelasan secara transparan mengenai mekanisme pengadaan pakaian seragam, penetapan harga, serta rincian penggunaan dana yang dibayarkan orang tua siswa.

Selain persoalan seragam, wali murid juga meminta agar pengadaan buku paket dan Lembar Kerja Siswa (LKS) turut menjadi perhatian dan dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat pun meminta Komisi DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan yang membidangi pendidikan agar tidak tinggal diam. Mereka berharap komisi terkait dapat turun tangan, mendengarkan langsung keluhan wali murid, serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan pembiayaan pendidikan di sekolah tersebut.

“Semestinya pihak sekolah cukup menentukan jenis, warna, dan ketentuan seragam sesuai aturan. Jangan sampai wali murid merasa terbebani dengan biaya yang tidak jelas dasar penetapannya,” demikian harapan wali murid.

Hingga berita ini di terbitkan pada selasa 15/11/2026, diperlukan klarifikasi dari pihak sekolah dan komite sekolah terkait besaran biaya, mekanisme pengadaan seragam, serta dugaan selisih harga tersebut agar persoalan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.(Hamdani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *