BENGKULUBENGKULU SELATAN Relasipublik.com – Keabsahan legalitas formal perusahaan leasing atau pembiayaan kendaraan bermotor diminta untuk ditelusuri oleh aparat penegak hukum (APH) maupun instansi terkait, khususnya DPRD melalui komisi yang membidangi perdagangan dan perlindungan konsumen.
Hal tersebut menjadi sorotan menyusul adanya dugaan perlakuan yang tidak adil terhadap konsumen dalam proses pemberian kredit kendaraan bermotor. Pasalnya, muncul pertanyaan mengapa pihak perusahaan pembiayaan diduga enggan memberikan fasilitas kredit kepada kalangan LSM maupun wartawan, sementara masyarakat umum yang dinilai belum memahami aturan hukum justru menjadi sasaran pemasaran kredit.
Selain persoalan pemberian kredit, mekanisme penagihan oleh pihak debt collector juga perlu mendapat perhatian serius. Sebab, tidak sedikit konsumen yang merasa ketakutan ketika berhadapan dengan penagih utang, sehingga akhirnya menyerahkan unit kendaraan tanpa memahami secara jelas hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen.
Persoalan lainnya adalah terkait aturan dan dokumen jaminan fidusia yang diterapkan oleh perusahaan leasing. Masyarakat mempertanyakan apakah seluruh ketentuan yang dibuat perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau justru terdapat klausul yang lebih menguntungkan pihak perusahaan dan berpotensi merugikan konsumen.
Oleh karena itu, APH dan DPRD diminta tidak tinggal diam. Perlu dilakukan penelusuran terhadap legalitas perusahaan pembiayaan, keabsahan perjanjian kredit, pendaftaran jaminan fidusia, serta prosedur penarikan kendaraan oleh pihak penagih.
Jangan sampai masyarakat sebagai konsumen berada pada posisi yang lemah karena kurang memahami aturan hukum, sementara pihak perusahaan memiliki kekuatan dalam menerapkan perjanjian dan mekanisme penagihan.
Masyarakat berharap instansi berwenang dapat melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan. Apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum maupun perlindungan konsumen, diharapkan dapat ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan leasing terkait perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab agar persoalan ini menjadi terang dan berimbang.(Hamdani)
















