BENGKULU SELATAN Relasipublik.com – Pengelolaan dana publikasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah awak media mempertanyakan mekanisme pembagian anggaran publikasi yang diduga tidak disalurkan secara langsung kepada masing-masing perusahaan media yang selama ini menjalin kerja sama.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan sejumlah awak media, PPTK kegiatan publikasi, NP, disebut-sebut selalu menekankan bahwa proses pembayaran harus benar-benar mengikuti regulasi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, khususnya ketika dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Untuk melakukan pembayaran ini harus betul-betul berjalan sesuai regulasi, agar jangan sampai nanti bermasalah dengan pihak BPK,” demikian pernyataan yang disampaikan NP sebagaimana dituturkan awak media.
Namun, kondisi tersebut justru menimbulkan kebingungan di kalangan wartawan. Pasalnya, ketika sejumlah awak media meminta solusi terkait mekanisme pencairan dana publikasi, PPTK disebut menawarkan untuk mencarikan perusahaan media yang terpripikasi oleh Dewan pers sebagai tempat penyaluran pembayaran.
Dalam mekanisme yang dipertanyakan tersebut, selain adanya pemotongan pajak, perusahaan media yang digunakan sebagai tempat penyaluran pembayaran juga disebut harus memberikan sejumlah persentase tertentu. Hal inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan mengenai dasar hukum, transparansi, serta kesesuaian mekanisme tersebut dengan ketentuan pengelolaan anggaran pemerintah.
Sejumlah awak media menilai, apabila pembayaran dilakukan berdasarkan kebijakan tertentu dan bukan berdasarkan mekanisme kerja sama serta regulasi yang berlaku, maka hal tersebut perlu mendapat penjelasan secara terbuka dari pihak terkait.
Ironisnya, persoalan ini juga disebut berdampak terhadap pihak redaksi. Perusahaan pers yang selama ini medianya digunakan untuk pemberitaan dan publikasi kegiatan DPRD justru diduga tidak menerima dana publikasi secara langsung, lantaran wartawan yang bertugas menggunakan perusahaan media lain yang disebut dicarikan oleh PPTK.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan keadilan dalam pendistribusian anggaran publikasi. Sebab, perusahaan pers yang menjalankan aktivitas pemberitaan seharusnya memperoleh kejelasan mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme pembayaran sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu, pihak terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penunjukan perusahaan media, mekanisme pembayaran, potongan pajak, serta dugaan adanya pemberian persentase kepada media tertentu.
Persoalan ini juga diharapkan menjadi perhatian Inspektorat maupun aparat pengawasan terkait untuk melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan anggaran publikasi tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, keterangan resmi dari pihak Sekretariat DPRD Bengkulu Selatan, termasuk PPTK yang bersangkutan, masih perlu dimintakan guna memperoleh penjelasan dan memastikan duduk persoalan yang sebenarnya.(HD)
