Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas isu pelayanan terhadap pasien berinisial Tn. EF yang diduga tidak memperoleh pelayanan kesehatan secara optimal di RSUD Kota Bengkulu.

Dalam kegiatan tersebut, Yasman didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDM Kesehatan, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, serta jajaran terkait.

Yasman menegaskan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan layanan yang cepat, tepat, profesional, dan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, terutama dalam penanganan kondisi kegawatdaruratan.

Sebagai bagian dari proses pembinaan, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu bersama Dinas Kesehatan Kota Bengkulu melakukan penelusuran menyeluruh terhadap kronologi kejadian, mekanisme pelayanan, sistem triase, hingga koordinasi antarunit di rumah sakit.

“Pembinaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pasien memperoleh haknya atas pelayanan kesehatan yang bermutu. Jika ditemukan adanya kelemahan dalam tata kelola maupun prosedur pelayanan, maka akan dilakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh,” ujar Yasman.

Tim pembina juga melakukan dialog dengan manajemen rumah sakit, tenaga kesehatan, dan pihak-pihak terkait untuk mengidentifikasi akar permasalahan serta menyusun langkah-langkah perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap laporan masyarakat dipastikan akan ditindaklanjuti secara cepat, objektif, dan bertanggung jawab guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang humanis, profesional, dan berkeadilan. (HD)

Artikel Kadinkes Bengkulu Turun Langsung ke RSUD Kota Bengkulu, Tindak Lanjuti Dugaan Pelayanan Pasien Tidak Optimal pertama kali tampil pada Relasipublik.com | Mengutamakan Kepentingan Publik.

Orasi yang dihadiri oleh sebanyak 50 wartawan dan LSM ini dimotori oleh Ishak Burmansyah selaku koordinator aksi. Dalam orasinya, Ishak Burmansyah beserta rekan-rekan lainnya meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar kiranya dapat memfasilitasi apa yang disuarakan untuk dilakukan pencabutan serta pembubaran terkait rencana revisi Undang-Undang Penyiaran yang dianggap mencederai kemerdekaan pers dan melemahkan kebebasan pers. “Kami menolak keras revisi Rancangan Undang-Undang No. 32 tentang Penyiaran karena itu akan mencederai kebebasan pers yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, hari ini kami gabungan wartawan beserta LSM Serejang Lebong meminta kepada dewan yang terhormat untuk segera menerima dan merekomendasikan keberatan kami ke DPR RI,” ujar Burandam.

Dalam orasi yang berlangsung aman dan damai ini, aksi diterima langsung oleh Ketua DPRD Rejang Lebong, Mahdi Husen SH, yang didampingi oleh Kapolres Rejang Lebong, AKBP Juda Trisno Tampubolon, SH, S.IK, MH. Di hadapan peserta aksi, Mahdi Husen menyampaikan bahwa aksi yang dilakukan oleh rekan-rekan wartawan seperjuangan ini wajar saja karena merupakan bentuk kekecewaan terkait revisi Undang-Undang Penyiaran yang akan membungkam kebebasan pers.

“Sah dan wajar adanya penolakan kalau itu dianggap memang akan menjadi penghalang kebebasan pers menurut rekan-rekan sekalian. Kita tahu bahwa pemerintah pusat bersama DPR RI saat ini sedang menggodok revisi Undang-Undang Penyiaran. Kawan-kawan pers merasa di situ ada pembungkaman kebebasan pers. Bukan hanya di sini, di daerah-daerah lain juga telah terjadi pergerakan massa yang dilakukan oleh rekan-rekan wartawan menolak revisi Undang-Undang Penyiaran ini. Silakan bereaksi kalau memang itu dianggap merugikan dan akan menghambat ruang gerak kawan-kawan wartawan untuk peliputan serta investigasi di lapangan. Kami DPRD siap memfasilitasi aspirasi yang saudara-saudara suarakan dan perjuangkan saat ini,” sebut Mahdi.

Dalam pertemuan antara perwakilan wartawan dan LSM se-Kabupaten Rejang Lebong bersama Ketua DPRD Mahdi Husen yang didampingi Kapolres Rejang Lebong AKBP Juda Trisno Tampubolon, diambil keputusan serta kesepakatan yaitu meminta kepada DPRD Kabupaten Rejang Lebong untuk meneruskan tuntutan yang berisikan membatalkan rencana revisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran yang diduga kuat melanggar Undang-Undang RI Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers serta mencederai Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Reporter: Roby Holanda

Artikel Aksi Wartawan dan LSM Tolak Revisi Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2022 pertama kali tampil pada Relasipublik.com | Mengutamakan Kepentingan Publik.

Pada tahun 2024, Desa Tebat Laut berencana membangun rabat beton sepanjang 280 meter kubik dengan alokasi dana sebesar Rp. 180.000.000. Proyek ini akan dilaksanakan di Dusun 3.

Kepala Desa Tebat Laut, Nopriansah, menjelaskan kepada wartawan bahwa pembangunan rabat beton ini akan sangat membantu masyarakat desa dalam aktivitas pertanian, terutama dalam produksi kopi dan lada. Dengan adanya rabat beton, aksesibilitas dalam mengeluarkan hasil pertanian akan meningkat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan musyawarah desa ini menunjukkan komitmen dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan desa. Keberhasilan pembangunan dan implementasi program-program pembangunan desa memerlukan dukungan serta keterlibatan semua pihak, baik dari pemerintah desa, lembaga masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri.

“Diharapkan bahwa proyek pembangunan rabat beton ini tidak hanya akan memberikan manfaat jangka pendek bagi masyarakat, tetapi juga akan menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan infrastruktur desa. Keberhasilan proyek ini juga diharapkan dapat menjadi sorotan positif di tingkat nasional, menjadi bukti nyata dari upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal,” tutup Nopriansah.

(Dilaporkan oleh Roby Holanda)

Artikel Musyawarah Desa Desa Tebat Laut: Mengatasi Tantangan Pembangunan Infrastruktur pertama kali tampil pada Relasipublik.com | Mengutamakan Kepentingan Publik.

Artikel Partisipasi Aktif Warga Desa Talang Karet dalam Pemilihan Anggota BPD pertama kali tampil pada Relasipublik.com | Mengutamakan Kepentingan Publik.

Kepala Desa Bayung, yang diwakili oleh Agus Harianto, menyampaikan bahwa pengambilan data masyarakat dilakukan dengan ketat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini bertujuan agar BLT-DD dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik oleh kepala dusun masing-masing, sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan untuk tahun 2024.

Dari 40 Kepala Keluarga (KK) yang telah ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Bayung, masing-masing akan menerima bantuan sebesar 300 ribu rupiah per bulan selama 12 bulan, dimulai dari bulan Januari hingga Desember tahun anggaran 2024.

Acara Musyawarah Desa Khusus ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Camat yang diwakili, Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Penyuluh Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan, Babinsa, Pendamping Desa, Bhabinkamtibmas, serta seluruh perangkat desa dan masyarakat penerima bantuan. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Desa Bayung.

Roby holanda

Artikel Pemerintah Desa Bayung Tetapkan Calon Penerima BLT-DD 2024 Melalui Musyawarah Desa Khusus pertama kali tampil pada Relasipublik.com | Mengutamakan Kepentingan Publik.

Kepala Desa, Marno, menyampaikan harapannya bahwa program ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Desa Mekar Sari. “Program ini sejalan dengan arahan pemerintah daerah dan pusat, yang menegaskan pentingnya menjaga ketahanan pangan lokal,” ungkapnya.

Dalam program ini, 18 KPM dipilih untuk bertanggung jawab dalam pemeliharaan kambing sebagai aset penting dalam mencapai ketahanan pangan desa. Mereka akan diberikan bimbingan dan dukungan untuk memastikan kambing-kambing tersebut dirawat dengan baik dan sesuai dengan standar ketahanan pangan.

Kepala Desa Marno juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan desa. “Kami berharap agar masyarakat ikut serta aktif dalam program ini, karena ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama untuk masa depan yang lebih baik,” tambahnya.

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Marno, petugas dari Dinas Dokter Hewan Pendamping Desa, serta 18 anggota KPM yang akan mengelola pertanian kambing untuk meningkatkan ketahanan pangan desa.

Reporter: Roby Holanda

Artikel Desa Mekar Sari Gelar Program 18 KPM untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Kambing pertama kali tampil pada Relasipublik.com | Mengutamakan Kepentingan Publik.

Lebih dari sekadar alokasi dana, penyaluran BLT-DD ini menjadi napas harapan bagi 20 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Sido Rejo. Para penerima manfaat mengucapkan rasa terima kasih kepada Pemerintah Desa atas bantuan yang diberikan, yang diharapkan dapat meringankan beban hidup sehari-hari.

Acara tersebut dihadiri oleh kepala desa, serta pejabat pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat. Penyaluran langsung tunai kepada 20 KPM dilakukan secara simbolis, menandai komitmen pemerintah dalam mendukung kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam sambutannya, Kepala Desa menyampaikan apresiasi atas dukungan dari pemerintah daerah dan pusat dalam pelaksanaan program BLT-DD. Bantuan sebesar Rp 300.000,- per KPM diharapkan dapat digunakan secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan rumah tangga.

“Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Desa Sido Rejo dan meringankan beban ekonomi mereka,” ujar Kepala Desa. “Kami juga menghimbau agar bantuan ini digunakan dengan bijak sesuai dengan kebutuhan, sambil tetap menjaga kondisi kesehatan masyarakat di tengah situasi yang sedang berlangsung.”

Dengan demikian, penyaluran BLT-DD tahap dua ini bukan sekadar bantuan finansial, melainkan juga momentum untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial di antara seluruh warga Desa Sido Rejo.

(Reporter: Roby Holanda)

Artikel Pemdes Sido Rejo Gelar Penyaluran BLT-DD Tahap Dua untuk Meringankan Beban Masyarakat pertama kali tampil pada Relasipublik.com | Mengutamakan Kepentingan Publik.

Dalam pemilihan kali ini, terdapat sembilan kandidat, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, untuk posisi anggota BPD. Namun, terlihat dominasi laki-laki dalam jumlah kandidat, dengan 9 dari 9 orang merupakan laki-laki. Hal ini menandakan perluasan partisipasi perempuan dalam arena politik desa.

Heri, Kepala Desa Benuang Galing, berharap anggota BPD terpilih akan menjalankan tugasnya dengan baik dan amanah. Bagi yang tidak terpilih, Heri menekankan bahwa terlibat dalam pembangunan desa tidak hanya terpaku pada posisi anggota BPD.

“Dengan selesainya pemilihan BPD Desa Benuang Galing hari ini, saya berharap anggota BPD yang terpilih dapat bekerja dengan baik dan amanah. Bagi yang belum terpilih, jangan berkecil hati karena masih banyak cara untuk ikut serta dalam pembangunan desa,” kata Heri.

Selain itu, Heri juga mengucapkan terima kasih kepada anggota BPD yang telah berdedikasi selama periode sebelumnya, berharap kinerja yang baik dapat diteruskan oleh anggota BPD baru. Dia juga memberikan ucapan selamat kepada anggota BPD baru dan berharap mereka dapat bekerja sama dalam upaya pembangunan desa.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada anggota BPD yang telah bekerja dengan baik selama periode sebelumnya. Semoga apa yang telah mereka lakukan bisa dilanjutkan oleh anggota BPD yang baru. Untuk anggota BPD yang terpilih, saya ucapkan selamat dan semoga mereka dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya,” kata Kepala Desa Heri.

Dengan demikian, partisipasi aktif warga dalam pemilihan anggota BPD Desa Benuang Galing menegaskan komitmen mereka terhadap pembangunan dan kemajuan desa mereka. Harapannya, dengan kehadiran anggota BPD baru, pembangunan desa dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Acara tersebut dihadiri oleh Muspika Kecamatan, Kepala Desa Heri dan pengurus desa serta undangan lainnya.

Reporter Roby holanda

Artikel Partisipasi Masyarakat Unggul dalam Pemilihan Anggota BPD Desa Benuang Galing pertama kali tampil pada Relasipublik.com | Mengutamakan Kepentingan Publik.

Acara penyaluran BLT-DD tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Darmawan, Babinsa, serta perangkat desa BPD, bersama dengan 33 keluarga penerima manfaat (KPM) untuk tahun anggaran 2024.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa Darmawan menjelaskan kriteria penerima bantuan BLT-DD pada tahun 2024, yang tetap sama dengan tahun sebelumnya, dengan batasan penerima antara 10% hingga maksimal 25%.

“Dalam kriteria penerima BLT-DD tahun 2024, kami mempertahankan standar tahun sebelumnya, yaitu untuk keluarga yang tergolong miskin ekstrim, menderita penyakit menahun, lansia, serta KK tunggal,” ujar Kepala Desa.

Darmawan juga menjelaskan bahwa penyaluran BLT-DD tahap pertama tahun 2024 telah dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui kepala dusun (kadus) masing-masing, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari hasil pendataan ulang, ditetapkan sebanyak 33 KPM yang layak menerima BLT-DD tahap pertama tahun anggaran 2024. Besaran bantuan yang diterima adalah Rp300.000 per KPM, dengan total sebesar Rp900.000 untuk 12 bulan mulai dari Januari hingga Desember 2024.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Darmawan berharap agar bantuan BLT-DD tahun 2024 dapat bermanfaat bagi penerimanya dan digunakan sebaik mungkin. Dia juga mengingatkan masyarakat untuk memahami regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait penyaluran bantuan ini.

“Kami hanya melaksanakan ketentuan pemerintah. Meskipun kami berkeinginan untuk membagikannya kepada semua, namun kami harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah,” tutup Kepala Desa.

Oleh: Reporter Roby Holanda

Artikel Penyaluran BLT-DD Tahap 1 di Desa Nanti Agung, Kepahiang: Darmawan Menjelaskan Kriteria Penerima dan Besaran Bantuan pertama kali tampil pada Relasipublik.com | Mengutamakan Kepentingan Publik.

Sebanyak 26 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari berbagai KK hadir untuk menerima bantuan tersebut. Masyarakat desa secara luas mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Sinar Gunung atas kepedulian dan upaya mereka dalam meredakan beban ekonomi lokal. Bantuan ini diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama di bulan suci Ramadan.

Acara penyaluran BLT-DD ini turut dihadiri oleh Kepala Desa, Azhari, bersama dengan pihak pendamping Desa, BPD, dan perwakilan dari pemerintah desa serta masyarakat penerima bantuan. Dalam sambutannya, Kades Azhari menyampaikan rasa syukur atas kesempatan untuk memberikan bantuan sebesar Rp 900.000 kepada setiap KPM.

Beliau menyatakan harapannya agar bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi penerima, serta meringankan beban hidup mereka. Kades juga mengingatkan agar bantuan tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan, terutama dalam menghadapi bulan suci Ramadan, sambil mengimbau agar selalu menjaga kesehatan.

Dengan adanya penyaluran BLT-DD ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi di Desa Sinar Gunung. Hal ini merupakan salah satu langkah konkret Pemerintah Desa dalam mendukung kesejahteraan masyarakat lokal.

Reporter : Roby holanda

Artikel Pemdes Desa Sinar Gunung Berbagi Berkah: Penyaluran BLT-DD Tahap Pertama untuk Meringankan Beban Masyarakat pertama kali tampil pada Relasipublik.com | Mengutamakan Kepentingan Publik.